Minggu, 08 Agustus 2010

Anggaran Sertifikasi Guru Terbentur Izin Prinsip

PALANGKA RAYA, Penyaksi_



Belum dapat Dicarikannya anggaran tunjangan sertifikasi guru terbentur izin prinsip yang tidak ada diajukan pemerintah kota (Pemko) melalui Walikota ke DPRD.



Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, kemarin, mengatakan, sebenarnya pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak ada masalah bila ada izin prinsip dari Walikota untuk mengeluarkan dari anggran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2010.



Karena, dananya ada di kas daerah, dan DPRD akan menandatangani surat persetujuan agar segera di caikan. Namun, sampai sekarang pemko belum ada mengajukan izin prinsip untuk mengeluarkannya.



“Bagaimana bisa DPRD menyetujui kalau surat untuk mengeluarkannya tidak ada walikota. Jika saja hari ini atau lusa, Senin (9/8), disampaikan izin prinsip tersebut, DPRD akan langsung menandatangani agar segera keluarkan,” kata Politisi dari partai PDI Perjuangan ini.



Memang, ungkap Sigit, anggaran tunjangan sertifikasi guru tersebut sebenarnya tidak dapat dikeluarkan. Sebab, APBD perubahan tahun 2010 masih dalam tahap pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemko, dan belum ditetapkan.



Namun, walau APBD perubahan belum ditetapkan anggaran tunjangan sertifikasi guru ini tetap dapat di keluarkan. Asalkan, ada pengajuan izin prinsip dari pemko yang diberikan ke DPRD, karena sudah dianggarkan dalam APBD murni.



Ketua DPRD kota Palangka Raya ini juga membantah kalau ada upaya memerlambat ataupun memersulit pembahasan dan penetapan perubahan APBD. Menurutnya, membahas APBD perubahan bukan hal yang mudah dan DPRD tidak ingin terburu-buru.



Perlu dikaji secara mendalam agar menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar berlandaskan peraturan perundang-undangan. Karena, pengalaman sebelumnya membahas APBD tahun 2010.



Di mana DPRD dipaksa untuk cepat-cepat membahas dan segera menetapkannya karena waktunya sangat sempit. Sehingga, anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan ke masyarakat.



“Melalui APBD perubahan inilah diupayakan agar anggaran pegawai dengan masyarakat seimbang, bahkan kalau bisa lebih besar untuk masyarakat. Karena itu, DPRD sekarang ini sering melakukan kunjungan ke luar daerah untuk belajar serta memahami di mana peluangnya,” kata Sigit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar