Koordinasi itu Perlu

by: Jaya Wirawana Manurung

PALANGKA RAYA-Pemerintah Pusat jadikan Palangka Raya Ibukota Pemerintahan NKRI

Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Kota (pemko) Palangka Raya agar selalu berkoordinasi dalam merencanakan dan menjalankan suatu program serta menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

Karena percepatan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat tidak dapat dikerjakan sendiri. Apalagi dana yang digunakan untuk melaksanakan program hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Selama ini koordinasi kita dengan Pemko belum optimal. Padahal, program Pemprov dengan pemko maupun pemkab itu harus singkron. Bukan sendiri-sendiri, kita satu kesatuan kok, yakni Kalteng,” kata Kepala Bappeda Kalteng, Syahrin Daulay saat memberikan arahan di acara Forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Palangka Raya, Rabu (9/3), di gedung Palampang Tarung.

Dulay mengemukakan, jika ingin percepatan pembangunan dapat terrealisasi, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan konsisten dikoordinasikan. Diantaranya, revitalisasi dan terciptanya cluster-cluster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini bertujuan menumbuhkan cluster/ pelaku ekonomi di daerah yang sedang berkembang.

Terselenggarannya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah. Dimana program ini menyelaraskan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat untuk mendukung Palangka Raya jadi pusat pemerintahan NKRI.

Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan murah.

“Tapi, infrastruktur alat-alat kelengkapan kesehatan juga harus diperhatikan, khususnya di daerah yang masih terpelosok. Jangan di lupakan daerah pinggiran,” kata Kepala Bappeda Kalteng ini.

Daulay menambahkan, selain itu sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung fasilitas ekonomi rakyat harus diwujudkan. Infrastruktur pengairan harus tersedia untuk mendukung ketahanan pangan.

Aparatur pemerintahan juga harus memanfaatkan sumber energi yang peruntukannya bagi masyarakat dengan menyediakan payung hukum di bidang kelistrikan maupun energi lainnya.

Kemudian, terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar. Sehingga, daya saing dan solidaritas antar masyakarat Kalteng menjadi lebih baik dari saat ini.

“Terpenting, Walikota harus memikirkan cara agar kapasitas dan kinerja aparaturnya meningkat. Tapi, koordinasi juga harus selalu dilakukan. Tanpa itu, mewujudkan percepatan pembangunan akan mengalami kesulitan,” kata Kepala Bappeda Kalteng ini.